Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( KBLI) adalah suatu sistem pengklasifikasian yang bertujuan untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar statistik. Saat ini acuan kode KBLI terbaru (KBLI 2020) adalah Peraturan Klasifikasi D. Kegiatan pada klasifikasi D meliputi bidang usaha PT untuk pengadaan listrik, gas alam, air panas dan sejenisnya. Kegiatan tersebut melalui jaringan maupun saluran pipa infrastruktur permanen. Untuk kategori ini bisa mencakup pengoperasian untuk mesin pembangkit listrik dan gas. Namun, untuk sarana air bersih dan pembuangan Sejak berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA), tahapan proses mendapatkan NIB mengalami perubahan. Saat ini untuk mendapatkan NIB pelaku usaha diwajibkan melewati tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Di mana, di dalam akta ini harus tercantum jelas bidang usaha Biro Perjalanan Wisata. Sebisa mungkin, Anda tidak perlu mencantumkan atau menambahkan bidang usaha lain di akta pendirian yang tidak berhubungan dengan pariwisata. Selain itu, dalam Akta Pendirian tersebut harus dicantumkan modal yang disetor minimal Rp300 juta. 3. Dalam hal ini, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS akan segera berlaku efektif setelah diterbitkan. Lebih tepatnya, berdasarkan Pasal 21 (2) Peraturan BKPM No. 1/2020, ada 4 jenis Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial/Operasional, Caranya Rubah-Menghapus-Ganti-Mencabut : Email-Kbli NIB-Oss. Selain itu, terdapat juga penyederhanaan atau penggabungan kategori bidang usaha dengan kategori lain yang lebih sesuai, misalnya dalam bidang usaha kehutanan. Dalam KBLI 2017, penguasaan hutan terbagi menjadi penguasaan hutan mahoni, sonokeling, cendana, alkasia, dsb. Perubahan Dalam KBLI 2020 l627GO.

cara menambah bidang usaha di nib